ADART (Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga) Gerakan Pramuka

GERAKAN PRAMUKA

GATOTKACA – SRIKANDI

GUGUS DEPAN 14.2525 – 14.2526

SMA NEGERI 1 JATILAWANG

PERIODE 2018 / 2019

 

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

GERAKAN PRAMUKA

          KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 2013 Nomor 11/ Munas/2013 Tentang

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA, Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang :

a.       Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang disahkan dengan keputusan Manuslub Gerakan Pramuka Nomor 05/Manuslub/2012 perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan, keadaan, dan kepentingan Gerakan Pramuka.

b.      Bahwa Munas Gerakan Pramuka Tahun 2013 (Munas 2013) telah menyusun dan membahas perubahan ADART GERAKAN PRAMUKA.

c.       Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan keputusan Munas 2013.

Mengingat :

1.      UU RI No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan pramuka.

2.      ADART.

3.      Keputusan Munas 2013 no. 03/ Munas/2013 tentang tata tertib munas 2013.

4.      Keputusan Munas 2013 no. 04/ Munas/2013 tentang presidium munas.

Memperhatikan : hasil sidang PARIPURNA Munas 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : ADART Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua               : melimpahkan wewenang kepada kwartir nasional gerakan pramuka untuk                           mengukuhkan pengesahan ADART Pramuka ini dengan peraturan presiden RI           sebagai pengganti keputusan presiden no.24 tahun 2009.

Ketiga               : keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang, NTT.

Pada tanggal  : 5 Desember 2013.

Presidium Munas Gerakan Pramuka tahun 2013

1.      Drs. H. Abdul Shobur, SH, MM Kwarda Sumsel ketua

2.      Dr. M. Kodrat Pramudo, SKMM, kes kwarnas wakil ketua

3.      Drs. H. Baharuddin, H. Tantriwali, M. Si kwarda Sulteng sekretaris

4.      Ki Sutikno kwarda DIY anggota

5.      Amos Asmuruf, SH kwarda Paoua anggota

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

GERAKAN PRAMUKA

                                                      PEMBUKAAN

            Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan adil dan makmur, materi dan spiritual serta beradab merupakan adicita bangsa Indonesia yang mulai bangkit dan siaga sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 28 Oktober 1908. Adicita itu pula merupakan dorongan para pemuda Indonesia melakukan sumpah pemuda pada tangga 28 Oktober 1928. Dalam upaya menggalang persatuan untuk merebut kemerdekaan dan dengan jiwa semangat sumpah pemuda rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan nusa dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ini merupakan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

            Bahwa gerakan kepanduan nasional yang lahir dan mengakar dibumi nusantara merupakan bagian terpadu dari gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang membentuk NKRI. Oleh karenanya, gerakan kepanduan nasional Indonesia mempunyai andil yang tidak bernilai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Jiwa ksatria dan patriotik telah mengantar para pandu kemedan yang membahu-bahu dengan para pemuda untuk mewujudkan adicita bangsa Indonesia dalam menegakkan dan memandegani NKRI selama-lamanya. Bahwa kaum muda sebagai potensi bangsa dalam menjaga kelangsungan bangsa dan negara mempunyai kewajiban melanjutkan perjuangan bersama-sama orang dewasa berdasarkan kemitraan yang bertanggung jawab.

            Bahwa gerakan pramuka sebagai kelanjutan dan pembaharuan gerakan pramuka nasional, dibentuk berdasarkan keputusan presiden RI no. 238 tahun 1961bertanggung jawab atas kelestarian NKRI yang ditopang oleh 4 pilar wawasan kebangsaan, yaitu :

·         Ideologi Pancasila

·         UUD 1945

·         Bhineka Tunggal Ika

·         NKRI.

            ADART tangga 5 dengan asas pancasila, gerakan pramuka menyelenggarakan pendidikan bagi kaum muda sebagai kaderisasi kepemimpinan masa depan bangsa dan negara.

            Bahwa dalam upaya meningkatkan dan melestarikan hal-hal tersebut , telah diundangkan UU No. 12 tahun 2010 tetang gerakan pramuka yang menetapkan bahwa gerakan pramuka adalah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan non formal, melalui pendidikan kepramukaan sebagai bagian pendidikan nasional yang dilandasi sistem among, prinsip dasar dan metode keramukaan. Atas dasar pertimbangan dan makna yang terkandung uraian diatas, maka disusunlah ADART GERAKAN PRAMUKA.

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

            Anggaran dasar gerakan pramuka terdiri dari 12 bab dan 62 pasal yang isinya sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1 : nama, atatus, tempat, waktu, dan hari pramuka.

BAB II

ASAS, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2 : Asas                                                  Pasal 4 : Tugas pokok

Pasal 3 : Tujuan                                               Pasal  5 : Fungsi

BAB III

SIFAT

Pasal 6 : Sifat

BAB IV

PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

BAGIAN 1

NILAI, PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN, METODE KEPRAMUKAAN, DAN KODE KEHORMATAN PRAMUKA.

Pasal 7 : nilai                                                   Pasal 10 : sistem among

Pasal 8 : prinsip dasar kepramukaan               Pasal 11 : kiasan dasar

Pasal 9 : metode                                              Pasal 12 : kode kehormatan pramuka

BAGIAN 2

JALUR DAN JENJANG

Pasal 13 : jalur                                     Pasal 14 : jenjang

BAGIAN 3

PESERTA DIDIK, TENAGA PENDIDIK DAN KURIKULUM.

Pasal 15 : peserta didik                                   Pasal 17 kurikulum.

Pasal 16 : tenaga kerja

BAGIAN 4

SATUAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 18 : satuan pendidikan                           Pasal 20 : satuan karya pramuka

Pasal 19 : gugus depan                                    Pasal 21 : pusat pendidikan dan pelatihan                                                                                               kepramukaan         

BAGIAN 5

Pasal 22 : evaluasi

Pasal 23 : akreditas

Pasal 24 : sertifikasi.

BAB V

ORGANISASI

BAGIAN 1

KEANGGOTAAN

Pasal 25 : keanggotaan

Pasal 26 : pramuka utama

BAGIAN 2

KELEMBAGAAN

Pasal 27 : kelembagaan                                   Pasal 36 : majelis pembimbg

Pasal 28 : satuan organisasi                             Pasal 37 : organisasi pendukung

Pasal 29 : gugus depan                                    Pasal 38 : satuan karya pramuka

Pasal 30 : kwartir                                            Pasal 39 : gugus darma pramuka

Pasal 31 : kepengurusan kwartir                     Pasal 40 : satuan komunitas pramuka

Pasal 32 : badan kelengkapan             Pasal 41 : pusat penelitian dan pengembangan

Pasal 33 : dewan kehormatan                         Pasal 42 : pusat informasi

Pasal 34 : satuan pengawas internal                Pasal 43 : badan usaha

Pasal 35 : dewan kerja                                    Pasal 44 : lembanga pemeriksa keuangan

BAB VI

MUSYAWARAH

Pasal 45 : musyawarah

Pasal 46 : hal-hal luar biasa dan mendesak

BAB VII

ATRIBUT

Pasal 47 : atribut                                             Pasal 50 : panji

Pasal 48 : lambang                                          Pasal 51 : himne dan mars

Pasal 49 : bendera                                           Pasal 52 ; pakaian seraam

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 53 : hak pserta didik                              Pasal 56 : kewajiban orang tuan peserta didik

Pasal 54 : kewajiban peserta didik                  Pasal 57 : hak masyarakat

Pasal 55 : hak orang tua peserta didik

BAB IX

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 58 : keuangan

Pasal 59 : kekayaan

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 60 : pembubaran

BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 61 : anggaran rumah tangga

BAB XII

PENUTUP

Pasal 62 : penutup

ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA

Anggaran rumah tangga terdiri dari 11 Bab dan 133 pasal yang isinya sebagai berikut :

BAB I

NAMA DAN TEMPAT

Pasal 1 : nama

Pasal 2 : tempat

BAB II

ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3 : asas                                                   Pasal 5 : tugas pokok

Pasal 4 : tujuan                                                Pasal 6 : fungsi

BAB III

SIFAT

Pasal 7 : sifat

BAB IV

SISTEM PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

BAGIAN 1

PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 8 : pendidikan kepramukaan                             

Pasal 9 : prinsip dasar kepramukaan

Pasal 10 : metode kepramukaan

Pasal 11 : sistem among

Pasal 12 : kiasan dasar

Pasal 13 : kode kehormatan pramuka

Pasal 14 : pengamalan kode kehormatan pramuka

Pasal 15 : belajar sambil melakukan

Pasal 16 : kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi

Pasal 17 : kegiatan yang menarik dan menantang

Pasal 18 : kegiatan dialam terbuka

Pasal 19 : kehadiran orang dewasa

Pasal 20 : tanda kecakapan

Pasal 21 : satuan terpisah

Pasal 22 : moto

BAGIAN 2

JALUR DAN JENJANG

Pasal 23 : jalur

Pasal 24 : jenjang

BAGIAN 3

PESERTA DIDIK, TENAGA PENDIDIK, DAN KURIKULUM

Pasal 25 : peserta didik                                   Pasal 27 : kurikulum

Pasal 26 : tenaga pendidik

BAGIAN 4

SATUAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 28 : satuan pendidik kepramukaan                   

Pasal 29 : gugus depan

Pasal 30 : satuan karya pramuka

Pasal 31 : pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan

Pasal 32 : evaluasi

Pasal 33 : akreditas

Pasal 34 : sertifikasi

BAB V

ORGANISASI

BAGIAN 1

KEANGGOTAAN

Pasal 35 : keanggotaan                                    Pasal 40 : hak dan kewajiban

Pasal 36 : anggota biasa                                  Pasal 41 : berakhirnya keanggotaan

Pasal 37 : anggota muda                                 Pasal 42 : pembelaan angota

Pasal 38 : anggota dewasa                              Pasal 43 : rehabilitas anggota

Pasal 39 : anggota kehormatan

BAGIAN 2

GUGUS DEPAN

Pasal 45 : satuan organisasi gugus depan

Pasal 46 : basis gugus depan

Pasal 47 : keanggotaan

BAGIAN 3

KWARTIR

Pasal 48 : satuan organisasi kwartir                Pasal 51 : asisten andalan

Pasal 49 : pelaksana harian                              Pasal 52 : pengesahan,pengukuhan,&pelantikan

Pasal 50 : pergantian pengurus

BAGIAN 4

MAJELIS PEMBIMBING

Pasal 53 : majelis pembimbing

BAGIAN 5

ORGANISASI PENDUKUNG

Pasal 54 : satuan karya pramuka                                 Pasal 58 : pusat informasi

Pasal 56 : satuan komunitas pramuka             Pasal 59 : badan usaha

Pasal 57 : pusat penelitian dan pengembangan

BAGIAN 6

LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 60 : lembaga pemeriksa keuangan

BAGIAN 7

BADAN KELENGKAPAN KWARTIR

Pasal 61 : badan kelengkapan kwartir Pasal 63 : satuan pengawas internal

Pasal 62 : dewan kehormatan                         Pasal 64 : dewan kerja

BAGIAN 8

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KWARTIR

Pasal 65 : tugas dan tanggung jawab kwartir nasional

Pasal 66 : tugas dan tanggung jawab kwartir daerah

Pasal 67 : tugas dan tanggung jawab kwartir cabang

Pasal 68 : tugas dan tanggung jawab kwartir ranting

BAB VI

MUSYAWARAH, RAPAT KERJA DAN HAL-HAL

YANG MENDESAK

BAGIAN 1

MUSYAWARAH

Pasal 69 : musyawarah nasional

Pasal 70 : peserta musyawarah nasional

Pasal 71 : peninjau musyawarah nasional

Pasal 72 : acara musyawarah nasional

Pasal 73 : pemilihan ketua kwartir nasional

Pasal 74 : tim formatus musyawarah nasional

Pasal 75 : usulan materi musyawarah nasional

Pasal 76 : pimpinan musyawarah nasional

Pasal 77 : pengambilan keputusan musyawarah nasional

Pasal 78 : musyawarah daerah

Pasal 79 : peserta musyawarah daerah

Pasal 80 : peninjau musyawarah daerah

Pasal 81 : acara musyawarah daerah

Pasal 82 : pemilihan ketua kwartir daerah

Pasal 83 : tim formatur musyawarah daerah

Pasal 84 : usulan materi musyawarah daerah

Pasal 85 : pimpinan musyawarah daerah

Pasal 86 : pengambilan keputusan musyawarah daerah

Pasal 87 : musyawarah cabang

Pasal 88 : peserta musyawarah cabang

Pasal 89 : peninjauan musyawarah cabang

Pasal 90 : acara musyawarah cabang

Pasal 91 : pemilihan ketua kwartir cabang

Pasal 92 : tim formatur musyawarah cabang

Pasal 93 : usulan materi musyawarah cabang

Pasal 94 : pimpinan musyawarah cabang

Pasal 95 : pengambilan keputusan musyawarah cabang

Pasal 96 : musyawarah ranting

Pasal 97 : peserta musyawarah ranting

Pasal 98 : peninjau musyawarah ranting

Pasal 99 : acara musyawarah ranting

Pasal 100 : pemilihan ketuan kwartir ranting

Pasal 101 : tim formatur musyawarah ranting

Pasal 102 : usulan materi musyawarah ranting

Pasal 103 : pimpinan musyawarah ranting

Pasal 104 : pengambilan keputusan musyawarah ranting

Pasal 105 : musyawarah gugus depan

Pasal 106 : peserta musyawarah gugus depan

Pasal 107 : acara musyawarah gugus depan

Pasal 108 : pemilihan ketua gugus depan

Pasal 109 : usulan materi musyawarah gugus depan

Pasal 110 : pimpinan musyawarah gugus depan

Pasal 111 : pengambilan keputusan musyawarah gugus depan

Pasal 112 : musyawarah pramuka penegak dan pramuka pandega

Pasal 113 : acara musppanitra

Pasal 114 : pengambilan keputusan musppanitra

BAGIAN 2

MUSYAWARAH LUAR BIASA

Pasal 115 : musyawarah luar biasa                              Pasal 117 : acara musyawarah luar biasa

Pasal 116 : peserta musyawarah luar biasa

BAGIAN 3

RAPOT KERJA

Pasal 118 : rapot kerja

BAGIAN 4

PENYELASAIAN HAL-HAL MENDESAK DILUAR MUSYAWARAH

Pasal 119 : penyelesaian hal-hal yang mendesak diluar musyawarah

BAB VII

ATRIBUT

Pasal 120 : lambang                                                    Pasal 123 : himne dan mars

Pasal 121 : bendera                                                     Pasal 124 : pakaian seragam

Pasal 122 : panji                                                          Pasal 125 : lencana

BAB VIII

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

BAGIAN 1

PENDAPATAN

Pasal 126 : pendapatan

Pasal 127 : iuran dan usaha dana

BAGIAN 2

KEKAYAAN

Pasal 128 : kekayaan

Pasal 129 : pengelola dan pengalihan

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 130 : pembubaran

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 131 : lain - lain

Pasal 132 : lain – lain

BAB XI

PENUTUP

Pasal 133 : penutup